Di Masa Depan, Kita Semua Dipenjara Ramai-Ramai

Rasanya negara kita sedang dibuat bergejolak sama DPR dan pemerintah akhir-akhir ini. Tidak bisa tidak, meski membatasi diri dari segala berita politik dan hukum, ada salah satu dari sekian banyak isu yang menyita perhatian saya, soal RUU KUHP misalnya.

Beberapa hari lagi Indonesia bakal punya RUU KUHP karya anak bangsa, menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Lahirnya si RUU KUHP yang baru ini digaungkan sebagai jawaban atas ketidakpastian hukum status quo dari KUHP yang lama. Tetapi, pasal-pasal di RUU KUHP ini dianggap sangat represif, melalui ancaman hukuman yang justru lebih kolonialis dari jaman kolonial itu sendiri.

Saya merangkum dari berbagai sumber media arus utama, beberapa pasal-pasal karet RUU KUHP yang layak penuh kontroversi.

  • Tindak Pidana Korupsi Dapat Hukuman Lebih Ringan
    Pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP menuai kontroversi, hal ini karena hukuman koruptor yang diturunkan menjadi minimal dua tahun penjara. Padahal dalam KUHP lama, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi minimal empat tahun penjara.

    Hal ini diatur dalam pasal 604 yang berbunyi, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI“.(sumber bacaan : liputan 6)
  • Gelandangan Didenda 1 juta rupiah
    Pada Bagian Kedelapan tentang Penggelandangan disebutkan gelandangan cukup dikenai hukuman denda.

    Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (denda maksimal Rp 1 juta-red),” demikian bunyi Pasal 432 RUU KUHP. (sumber bacaan:detik)
  • Kampanye Kontrasepsi Dipenjara
    “Setiap orang yang tanpa hak secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

    Frasa mengenai siapa yang berhak secara terang-terangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan menimbulkan kontroversi. Tidak hanya sampai di sini, dalam pasal 483 RKUHP pun disebutkan frasa multi-interpretasi lainnya, yakni mengenai petugas yang berwenang menyosialisasikan tentang alat kontrasepsi.

    “Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.”
    (sumber bacaan :tirto)
  • Semua Persetubuhan di Luar Pernikahan Dipidana
    Ini mungkin akan jadi kasus dimana penjara penuh dengan pelaku perzinaan. RUU KUHP meluaskan makna zina. Pasal 417 ayat 1 berbunyi:
    Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II. (sumber bacaan : detik)

Draft RUU KUHP yang masih belum sempurna ini bikin kita bertanya-tanya. Sebetulnya DPR ini memang sengaja bikin kita dihukum ramai-ramai apa bagaimana? Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR.

Leave a Reply